Langsung ke konten utama

Kronologi peristiwa penting di Aceh

Berikut ini adalah kronologi kejadian penting Aceh 
4 Desember 1976: 
Sekelompok tokoh masyarakat membentuk "Gerakan Aceh Merdeka" (GAM), atau Gerakan Aceh Merdeka, yang dipimpin oleh Hasan Tiro, keturunan sultan-sultan Aceh, dan menyatakan kemerdekaan. 

1989 - Agustus 1998:
 Presiden Soeharto memberlakukan Daerah Operasi Militer, yang dikenal sebagai DOM dengan akronim bahasa Indonesia, untuk menghancurkan pemberontakan di Aceh. 

7 Agustus 1998: 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Wiranto Kepala berakhir status DOM di Aceh tiga bulan setelah Soeharto lengser dan digantikan oleh wakilnya Bacharuddin Jusuf Habibie. 

Maret 1999:
Presiden Habibie mengunjungi Aceh dan meminta maaf karena kekejaman yang dilakukan oleh militer, menjanjikan pembebasan tahanan politik di provinsi ini. 

22 September 1999: 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sahkan UU otonomi khusus Aceh, yang memberikan provinsi dengan hak untuk menerapkan hukum Islam (Syariah). 

12 Mei 2000: 
The Henry Dunant Centre (HDC) broker pembicaraan antara pemerintah di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dan perwakilan GAM di Jenewa, mengakibatkan Bersama Perjanjian tentang Jeda Kemanusiaan di Aceh. 

Januari 2001: 
HDC lagi mengatur pertemuan bagi kedua belah pihak di Jenewa membahas pemilihan umum yang bebas di Aceh. 

Maret 2001: 
Di tengah bentrokan bersenjata terus di Aceh, kabinet Indonesia secara resmi mengucapkan GAM sebagai gerakan separatis. 

2-3 Februari, 2002: Presiden Megawati Soekarnoputri membuat upaya untuk melanjutkan pembicaraan dengan GAM. 

08-09 Mei, 2002:
Pemerintah dan GAM bertemu di Jenewa dan menyetujui pembicaraan lebih lanjut tentang status otonomi khusus untuk Aceh dan bantuan kemanusiaan. 

19 Agustus 2002: 
Pemerintah memberi GAM tiga bulan untuk gencatan senjata dan menerima otonomi khusus. 

9 Desember 2002: 
Pemerintah dan GAM menandatangani Kesepakatan Penghentian Permusuhan (COHA) dalam sebuah pertemuan yang ditengahi oleh HDC. Berdasarkan COHA, Militer Indonesia harus ofensif membatalkan dan pindah ke posisi defensif dan anggota GAM meletakkan senjata mereka ke dalam penyimpanan. Komite Keamanan Bersama (JSC) dibentuk untuk memantau proses perdamaian, yang terdiri dari perwakilan dari kedua belah pihak dan tim independen yang terdiri dari petugas dari Thailand dan Filipina. 

8 April 2003: 
Presiden Megawati menuduh GAM gagal melucuti senjata dan perintah militer untuk mempersiapkan serangan di Aceh. 

April 28, 2003: 
Pemerintah memberikan ultimatum dua minggu untuk GAM untuk mengakhiri perlawanan dan menerima otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. GAM menolak untuk melakukannya. 

Mei 2003: 
Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa mendesak pemerintah Indonesia dan GAM untuk menghindari bentrokan bersenjata dan melanjutkan perundingan perdamaian di Tokyo. 

16 Mei 2003:
 Pemerintah menegaskan bahwa otonomi khusus adalah solusi akhir, jika GAM akan menghadapi serangan militer. Negosiator GAM tidak menjawab tuntutan dengan alasan bahwa pasangan mereka ditangkap di Aceh dalam perjalanan mereka ke Tokyo. 

19 Mei 2003: 
Presiden Megawati memberlakukan darurat militer di Aceh dan menyatakan darurat militer untuk jangka waktu enam bulan. Pemerintah telah mengerahkan sekitar 30.000 tentara dan 12.000 polisi ke Aceh dan ofensif dimulai. Ini adalah operasi militer terbesar di Indonesia sejak pengerahan militer di Timor Timur pada tahun 1976. 

6 November 2003: 
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan darurat militer diperpanjang dengan evaluasi bulanan untuk keputusan lebih lanjut apakah operasi militer diperpanjang atau diperpendek. 

Mei 2004: 
Darurat Militer (DM) diubah menjadi darurat sipil. 

26 Desember 2004: 
Gempa bumi tsunami yang dipicu menyapu wilayah pesisir Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menewaskan sedikitnya 150.000 orang dan meninggalkan banyak lagi tunawisma. 

19 Januari 2005: 
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan pemerintah akan melanjutkan pembicaraan dengan GAM untuk mengembalikan stabilitas keamanan dan politik di provinsi yang dilanda tsunami. 

28-30 Januari, 2005: 
Pemerintah dan GAM memulai babak baru perundingan di Helsinki ditengahi oleh Finlandia berbasis Crisis Management Initiative. 

Februari 2005: 
Putaran kedua pembicaraan diadakan di Helsinki dengan GAM menuntut pemerintahan sendiri dan partai politik eksklusif di Aceh. 

April 12, 2005: 
Pertemuan lain diselenggarakan di Helsinki antara pemerintah dan GAM. 

18 Mei 2005: 
Status Darurat di Aceh diubah menjadi urutan sipil biasa untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan untuk program rekonstruksi pascabencana di Aceh.




MOHON TAMBAHAN NYA.....


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KARIM TIRO, SOSOK YANG MISTERIUS

Bagi masyarakat Aceh, sosok Karim Michel Tiro (selanjutnya disebut Karim saja) kalah populer dibanding ayahnya, Teungku Hasan Muhammad di Tiro (selanjutnya disebut Tiro). Selama puluhan tahun, namanya hanya disebutkan secara terbatas, itu pun hanya di kalangan GAM saja. Pun begitu, Tiro, ayahnya, sering menyebut namanya, baik dalam pidato maupun dalam tulisan. Dalam The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro , nama anak semata wayangnya disebut berkali-kali, bahkan dengan bangga. Iya, kini sepeninggalan Tiro, nama Karim mencuat ke permukaan: Setidaknya, ada dua sebab: karena orang-orang pada penasaran; juga karena mereka kecewa. Penasaran karena, selama puluhan tahun masyarakat tak pernah melihat sosoknya secara langsung dan nyata. Foto dirinya juga terbatas, termasuk arsip di internet. Kisah tentangnya begitu tertutup dan misterius, kecuali beberapa dokumen dari Universitas tempatnya mengabdikan diri sebagai asisten profesor ilmu sejarah ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Mengenal Malik Mahmud, Sang Pemangku Wali (1)

Malik Khaidir Mahmud.  Demikianlah nama asli beliau. Seorang tokoh elit eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikenal dekat dengan Wali Nanggroe, Hasan Tiro. Tokoh yang satu ini memang sungguh unik, tertutup dan sangat berhati-hati dalam berbagai isu yang menyangkut akan latar belakang dan riwayat hidupnya. Sehingga tidak diperoleh catatan yang jelas apa dan siapa Malik Mahmud tersebut. Sementara itu, arah politik Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki, menjadikan tokoh ini begitu populer sebagai Perdana Menteri GAM yang “berhasil” membawa perdamaian ke Aceh melalui jalur politik. Hingga saat ini, tidak ada catatan yang jelas mengenai siapa sebenarnya Malik Mahmud ini. Dari mana ia berasal, kompetensinya dalam karir yang digelutinya selama ini, catatan pendidikan dan pengalaman pekerjaan, keluarga, anak dan istri serta hal-hal lain yang terasa gelap bagi masyarakat Aceh tentang sosok yang disebut-sebut akan menjadi figure pemersatu bagi rakyat Aceh. Riwayat Keh...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Operasi militer Indonesia di Aceh 2003-2004

  Operasi militer Indonesia di Aceh (disebut juga Operasi Terpadu oleh pemerintah Indonesia) adalah operasi yang dilancarkan Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dimulai pada 19 Mei 2003 dan berlangsung kira-kira satu tahun. Operasi ini dilakukan setelah GAM menolak ultimatum dua minggu untuk menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia sejak Operasi Seroja (1975), dan pemerintah mengumumkan terjadinya kemajuan yang berarti, dengan ribuan anggota GAM terbunuh, tertangkap, atau menyerahkan diri. Operasi ini berakibat lumpuhnya sebagian besar militer GAM, dan bersama dengan gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menyebabkan berakhirnya konflik 30 tahun di Aceh . Pada 28 April 2003 , pemerintah Indonesia memberikan ultimatum untuk mengakhiri perlawanan dan menerima otonomi khusus bagi Aceh dalam waktu 2 minggu. Pemimpin GAM yang berbasis ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya