Langsung ke konten utama

"Jangan Ganggu Nabi Kami!"

NEW YORK - Protes menentang film "Innocent of Muslims" di Pakistan berkembang menjadi demonstrasi berujung kekerasan. Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Abdullah Hussain Haroon memiliki pendapatnya sendiri mengenai aksi kekerasan tersebut.
Jumat (21/9/2012), Pemerintah Pakistan menyatakan hari libur nasional bagi warganya. Hari itu dianggap sebagai "Day of Love for the Prophet" atau "Hari Cinta kepada Nabi". Meski pihak keamanan mendesak agar warga tidak melakukan protes dengan kekerasan, namun pada akhirnya 19 warga dilaporkan tewas dalam protes tersebut.
Ketika diwawancara oleh CBS News, Dubes Abdullah Hussain Haroon memiliki jawaban agar aksi protes berhenti. Ini termasuk pula dengan protes di beberapa negara lain, yang mengincar misi diplomatik Amerika Serikat (AS) sebagai target protes mereka.
"Jangan Ganggu Nabi Kami, hanya jangan ganggu Nabi kami. Apakah hal itu terlalu berlebihan untuk diminta," ujar Dubes Haroon, seperti dikutip CBS News, Sabtu (22/9/2012).
Menurut Haroon, apa yang terjadi di Pakistan saat ini merupakan manifestasi dari rakyat Pakistan bukan dari Pemerintah Pakistan. Baginya, bila Pemerintah Pakistan sejalan dengan apa yang terjadi saat ini, mungkin saja penembakan tidak akan berlangsung.
Diplomat Pakistan itu merasa geram dengan sikap Negeri Paman Sam terhadap negaranya saat ini. "AS selalu menganggap Pakistan sebagai kambing hitam. Ini adalah bentuk hubungan yang didasarkan atas hukuman," tuturnya.
"Jujur saja. Bila kami melakukan tindakan yang benar, kami akan mendapat hadiah. Untuk saat ini, kami mencoba bertindak demi diri sendiri, dan balasannya kami mendapatkan pukulan. Ini bukanlah hubungan yang sehat," tegasnya.
Haroon menambahkan, negara Muslim di dunia selalu bersikap bersahabat dengan Amerika dan negara barat lainnya. Tetapi menurut Haroon, lama-kelamaan sikap bersahabat itu rusak karena sikap Pemerintah Amerika dan negara barat lainnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KARIM TIRO, SOSOK YANG MISTERIUS

Bagi masyarakat Aceh, sosok Karim Michel Tiro (selanjutnya disebut Karim saja) kalah populer dibanding ayahnya, Teungku Hasan Muhammad di Tiro (selanjutnya disebut Tiro). Selama puluhan tahun, namanya hanya disebutkan secara terbatas, itu pun hanya di kalangan GAM saja. Pun begitu, Tiro, ayahnya, sering menyebut namanya, baik dalam pidato maupun dalam tulisan. Dalam The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro , nama anak semata wayangnya disebut berkali-kali, bahkan dengan bangga. Iya, kini sepeninggalan Tiro, nama Karim mencuat ke permukaan: Setidaknya, ada dua sebab: karena orang-orang pada penasaran; juga karena mereka kecewa. Penasaran karena, selama puluhan tahun masyarakat tak pernah melihat sosoknya secara langsung dan nyata. Foto dirinya juga terbatas, termasuk arsip di internet. Kisah tentangnya begitu tertutup dan misterius, kecuali beberapa dokumen dari Universitas tempatnya mengabdikan diri sebagai asisten profesor ilmu sejarah ...

Mengenal Malik Mahmud, Sang Pemangku Wali (1)

Malik Khaidir Mahmud.  Demikianlah nama asli beliau. Seorang tokoh elit eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikenal dekat dengan Wali Nanggroe, Hasan Tiro. Tokoh yang satu ini memang sungguh unik, tertutup dan sangat berhati-hati dalam berbagai isu yang menyangkut akan latar belakang dan riwayat hidupnya. Sehingga tidak diperoleh catatan yang jelas apa dan siapa Malik Mahmud tersebut. Sementara itu, arah politik Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki, menjadikan tokoh ini begitu populer sebagai Perdana Menteri GAM yang “berhasil” membawa perdamaian ke Aceh melalui jalur politik. Hingga saat ini, tidak ada catatan yang jelas mengenai siapa sebenarnya Malik Mahmud ini. Dari mana ia berasal, kompetensinya dalam karir yang digelutinya selama ini, catatan pendidikan dan pengalaman pekerjaan, keluarga, anak dan istri serta hal-hal lain yang terasa gelap bagi masyarakat Aceh tentang sosok yang disebut-sebut akan menjadi figure pemersatu bagi rakyat Aceh. Riwayat Keh...

Operasi militer Indonesia di Aceh 2003-2004

  Operasi militer Indonesia di Aceh (disebut juga Operasi Terpadu oleh pemerintah Indonesia) adalah operasi yang dilancarkan Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dimulai pada 19 Mei 2003 dan berlangsung kira-kira satu tahun. Operasi ini dilakukan setelah GAM menolak ultimatum dua minggu untuk menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia sejak Operasi Seroja (1975), dan pemerintah mengumumkan terjadinya kemajuan yang berarti, dengan ribuan anggota GAM terbunuh, tertangkap, atau menyerahkan diri. Operasi ini berakibat lumpuhnya sebagian besar militer GAM, dan bersama dengan gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menyebabkan berakhirnya konflik 30 tahun di Aceh . Pada 28 April 2003 , pemerintah Indonesia memberikan ultimatum untuk mengakhiri perlawanan dan menerima otonomi khusus bagi Aceh dalam waktu 2 minggu. Pemimpin GAM yang berbasis ...