Langsung ke konten utama

Mengenal Malik Mahmud, Sang Pemangku Wali (2)

Melanjutkan tulisan kemarin tentang sosok Sang Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haythar, yang misterius dan tertutup serta keunggulannya dalam menjalin dan memelihara kerjasama dan hubungan dengan “dunia bawah tanah” Singapura, pembahasan kali ini akan mendeskripsikan kelihaian Malik Mahmud sebagai seorang yang lihai dalam memanfaatkan peluang “kekosongan” sejarah Aceh dalam mendukung langkah dan  gerakan yang dilakukan oleh Hasan Tiro dalam memerdekakan Aceh.

Tahun 2002, adalah tahun penting bagi Malik Mahmud setelah perjalanan panjang yang ia  lakukan bersama Hasan Tiro sejak mengenalnya tahun 1964. Tahun itu, adalah tahun penetapan sekaligus pengukuhan dirinya sebagai Perdana Menteri GAM sekaligus Pemangku Wali Nanggroe dalam rapat rahasia yang dihadiri secara terbatas oleh para kombatan GAM di luar negeri. Rapat rahasia itu dilaksanakan di Stavanger Norwegia atas inisiatif Malik Mahmud dalam upayanya menetapkan posisi dan kedudukan para elit GAM kala itu sekaligus sebagai usaha untuk tidak kehilangan reputasi di tengah perlawanan keras yang dilakukan oleh para pejuang GAM di Aceh yang sangat berwibawa saat itu yaitu Tengku Abdullah Syafei. Pemangku Wali sendiri dapat diartikan sebagai pelaksana tugas-tugas Wali Nanggroe apabila sang wali berhalangan sementara ataupun tetap. Namun demikian, muncul pertanyaan, apakah pengukuhan tersebut merupakan kehendak rakyat Aceh seluruhnya? Apakah pengukuhan tersebut semata-mata merupakan strategi menuju ke puncak kekuasaan Aceh dengan mengabaikan peranan Kesultanan Aceh yang sesungguhnya?
13440599992125930638
http://www.flickr.com/photos/drhusaini/7512999628/in/photostream
Sejarah mencatat, bahwa  sejatinya wali nanggroe telah ada semasa Kesultanan Aceh di masa penjajahan Belanda yaitu Tuanku Hasyim Banta Muda, Syaikh Abdur Rauf al-Singkili yang pernah mewakili kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh sendiri berawal dari kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1500-1530) hingga Sultan Muhammad Dawud Syah (1874-1903). Namun demikian, dengan berlandaskan buku yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris, New Birth of Freedom tahun 1992, Hasan Tiro mengaku sebagai keturunan dan penguasa kesultanan Aceh yang ke-41 yaitu sejak tahun 1976. Ini adalah hal yang sungguh aneh di tengah para keturunan langsung Sultan dan Wali Nanggroe Aceh Darusalam yang terikat oleh sejarah dan tradisi kesultanan Aceh melihat kedudukan Hasan Tiro maupun Malik Mahmud sebagai tokoh yang memanipulasi sejarah Aceh untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Dalam diskusi Panteue yang turut dihadiri Tuanku Raja Yusuf bin Tuanku Raja Ibarim sebagai cucu Sultan Alaidin Muhammad Dawud Syah (Sultan Aceh yang terakhir), juga hadir cucu Wali Nangroe Tuanku Hasyim Banta Muda, Adli Abdullah tanggal 12 Desember 2010 di Lampriet Banda Aceh, menurut  Adli bahwa  dalam daftar Piagam Bate Kureng, SAMA SEKALI TIDAK ADA NAMA Tgk. Hasan Tiro, kecuali Tengku Zainal Abidin Muhammad Tiro dan Tengku Umar Tiro.

Selanjutnya, simbol kerajaan dan pemerintahan Aceh berupa cap Sikureng yang pernah diberikan kepada Tgk Chik di Tiro, setelah sepeninggal beliau pada tahun 1891, telah diserahkan kepada Habib Samalanga (Reid, 2005:275). Melihat symbol kerajaan yang dipegang oleh Habib tersebut, apakah keturunan habib itu juga berhak atas gelar Wali Nanggroe?

Melihat penelusuran sejarah singkat di atas tentang Wali Nanggroe, tentunya terbentuk pemahaman, siapa sebenarnya Hasan Tiro dan apa yang melandasi penunjukan Malik Mahmud sebagai Pemangku Wali Nanggroe untuk menduduki sebuah jabatan yang memiliki nilai-nilai kultur dan sejarah Keacehan yang sangat tinggi dan tak ternilai?
Disinilah letak kelihaian Malik Mahmud dalam merencanakan dan memanipulasi sejarah Aceh yang terputus karena didera konflik selama puluhan tahun. Malik Mahmud tampaknya menyadari posisinya yang sangat lemah dalam silsilah kesultanan Aceh sehingga merekayasa pertemuan rahasia Sigom Donya di Stavanger sebagai upayanya dalam mengukuhkan kedudukannya andaikan Hasan Tiro tiada. Hal ini sama dengan ketika marsekal Perancis Jean Baptiste Bernadotte menggantikan Raja Swedia Carl XIII yang tidak memiliki putra mahkota. Dengan musyawarah kerajaan yang diinisiasi oleh Bernadotte, maka mau tak mau dalam musyawarah tersebut menunjuk Bernadotte sebagai Raja Swedia pada tahun 1810.

Bisa dikatakan, apa yang dilakukan oleh Malik Mahmud dan mendiang Hasan Tiro dalam rapat Stavanger tersebut adalah Coup D etat atas sejarah dan nilai-nilai kultur serta budaya Aceh maupun  pengkhianatan terhadap kejayaan Kesultanan Aceh masa lalu. Semuanya dilakukan bukan karena dilandasi oleh niat yang tulus dan ikhlas dalam mensejahterakan rakyat Aceh atau bahkan memerdekakannya, namun lebih karena nafsu kekuasaan.

http://sosok.kompasiana.com/2012/08/04/mengenal-malik-mahmud-sang-pemangku-wali-2/
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KARIM TIRO, SOSOK YANG MISTERIUS

Bagi masyarakat Aceh, sosok Karim Michel Tiro (selanjutnya disebut Karim saja) kalah populer dibanding ayahnya, Teungku Hasan Muhammad di Tiro (selanjutnya disebut Tiro). Selama puluhan tahun, namanya hanya disebutkan secara terbatas, itu pun hanya di kalangan GAM saja. Pun begitu, Tiro, ayahnya, sering menyebut namanya, baik dalam pidato maupun dalam tulisan. Dalam The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro , nama anak semata wayangnya disebut berkali-kali, bahkan dengan bangga. Iya, kini sepeninggalan Tiro, nama Karim mencuat ke permukaan: Setidaknya, ada dua sebab: karena orang-orang pada penasaran; juga karena mereka kecewa. Penasaran karena, selama puluhan tahun masyarakat tak pernah melihat sosoknya secara langsung dan nyata. Foto dirinya juga terbatas, termasuk arsip di internet. Kisah tentangnya begitu tertutup dan misterius, kecuali beberapa dokumen dari Universitas tempatnya mengabdikan diri sebagai asisten profesor ilmu sejarah ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Mengenal Malik Mahmud, Sang Pemangku Wali (1)

Malik Khaidir Mahmud.  Demikianlah nama asli beliau. Seorang tokoh elit eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikenal dekat dengan Wali Nanggroe, Hasan Tiro. Tokoh yang satu ini memang sungguh unik, tertutup dan sangat berhati-hati dalam berbagai isu yang menyangkut akan latar belakang dan riwayat hidupnya. Sehingga tidak diperoleh catatan yang jelas apa dan siapa Malik Mahmud tersebut. Sementara itu, arah politik Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki, menjadikan tokoh ini begitu populer sebagai Perdana Menteri GAM yang “berhasil” membawa perdamaian ke Aceh melalui jalur politik. Hingga saat ini, tidak ada catatan yang jelas mengenai siapa sebenarnya Malik Mahmud ini. Dari mana ia berasal, kompetensinya dalam karir yang digelutinya selama ini, catatan pendidikan dan pengalaman pekerjaan, keluarga, anak dan istri serta hal-hal lain yang terasa gelap bagi masyarakat Aceh tentang sosok yang disebut-sebut akan menjadi figure pemersatu bagi rakyat Aceh. Riwayat Keh...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Operasi militer Indonesia di Aceh 2003-2004

  Operasi militer Indonesia di Aceh (disebut juga Operasi Terpadu oleh pemerintah Indonesia) adalah operasi yang dilancarkan Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dimulai pada 19 Mei 2003 dan berlangsung kira-kira satu tahun. Operasi ini dilakukan setelah GAM menolak ultimatum dua minggu untuk menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia sejak Operasi Seroja (1975), dan pemerintah mengumumkan terjadinya kemajuan yang berarti, dengan ribuan anggota GAM terbunuh, tertangkap, atau menyerahkan diri. Operasi ini berakibat lumpuhnya sebagian besar militer GAM, dan bersama dengan gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menyebabkan berakhirnya konflik 30 tahun di Aceh . Pada 28 April 2003 , pemerintah Indonesia memberikan ultimatum untuk mengakhiri perlawanan dan menerima otonomi khusus bagi Aceh dalam waktu 2 minggu. Pemimpin GAM yang berbasis ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya